Sumber: Kompas.

DIA sudah biasa berbenturan dengan pemerintah Orde Baru, ditekan pihak kecamatan sampai kabupaten, atau diperiksa polisi, karena menentang kehadiran perusahaan HPH. Itulah pengalaman Datuk Muhammad Rasyid AK (61) sewaktu menjadi Kepala Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, 1981-1998.

SELAGI masih hidup, saya akan terus melawan siapa saja yang melakukan penebangan hutan dan merusak lingkungan desa ini,” tambah Rasyid, yang kini Ketua Lembaga Adat Desa Batu Kerbau. Ia bersyukur, upaya melestarikan alam dan lingkungan itu diteruskan oleh kepala desa yang baru yang berusia muda, Syafrizal (29).

Menurut Datuk Rasyid, begitu warga memanggilnya, sejak kawasan hutan desa menjadi areal hak pengusahaan hutan (HPH) tahun 1981, warga desa tidak bisa lagi mengambil hasil hutan nonkayu- rotan, damar, manau, dan getah jernang-untuk menambah penghasilan dari perkebunan karet. Pada musim kemarau air sungai kotor akibat operasi alat berat perusahaan HPH di hulu sungai. Pada musim hujan air sungai keruh, terjadi longsor, dan banjir. Setiap tahun masyarakat desa ini mengalami wabah penyakit muntaber. “Pekerja perusahaan HPH yang membabat kayu di hutan sering meracuni sungai sehingga ikan sepanjang aliran Sungai Batang Pelepat mati,” kata Rasyid.

Datuk Rasyid mengajak warganya untuk mempertahankan kawasan hutan agar tidak dibabat oleh perusahaan HPH (saat itu PT Mugi Triman dan PT Rimba Karya Indah, keduanya sudah tutup). Ajakan itu disambut baik oleh warga yang telah merasakan kesulitan untuk mendapatkan ikan dari sungai. Mereka sepakat untuk menetapkan sepotong sungai menjadi Lubuk Larangan, itulah cara mengelola kawasan hutan dengan kearifan adat.

“Kini, semua dusun di Desa Batu Kerbau memiliki Lubuk Larangan di Sungai Pelepat, rata dengan lebar 110 meter dan panjang 450 meter, dengan jenis ikan asli yang ada, seperti semah, cupang hidung, barau, lampan, tapah, dan pangut,” tutur Kepala Desa Syafrizal. “Lubuk larangan ini dibuka sekali setahun, bisa dilelang atau dijual bebas. Hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, semisal perbaikan masjid, jalan, dan sebagainya.”

Penetapan Lubuk Larangan dilakukan melalui keputusan adat dan dengan acara religius, yaitu pembacaan kitab suci Al Quran, Surat Yassin, di pinggir sungai oleh seluruh warga. Tujuannya, agar ikan yang berada di Lubuk Larangan cepat memijah dan besar, serta tidak diambil oleh warga.

“Alhamdulillah, kesepakatan itu dipatuhi masyarakat. Tidak pernah ada warga yang menangkap ikan di Lubuk Larangan,” ucap Datuk.

Di Lubuk Larangan Dusun Belukar Panjang, ikan yang telah berusia satu tahun, rata-rata dengan berat satu kilogram per ekor, dengan mudah dapat dilihat sedang berenang mencari makan sampai ke pinggir sungai.

SEJAK lima tahun lalu Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi memfasilitasi masyarakat Batu Kerbau dan mengadvokasi perjuangan mereka terhadap kawasan hutan dan sungai. “Kami memperkenalkan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan membantu pengelolaan sumber daya hutan,” ujar Rachmat Hidayat, Deputi Direktur KKI Warsi.

Melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya Bupati Bungo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1249 Tahun 2002 Tanggal 14 Juli 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau yang terdiri dari lima lokasi. Kelimanya adalah Hutan Lindung Batu Kerbau 776 hektar, Hutan Lindung Belukar Panjang 361 hektar, Hutan Adat Batu Kerbau 386 hektar, Hutan Adat Belukar Panjang 472 hektar, dan Hutan Adat Tebat 360 hektar.

Perjuangan panjang yang melelahkan itu membuahkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah untuk kategori penyelamat lingkungan tahun 2004. Piagam penghargaan Kalpataru itu diserahkan Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Senin 7 Juni 2004, kepada Kepala Desa Syafrizal.

“Saya senang Desa Batu Kerbau dapat Kalpataru. Namun, saya juga sadar, perjuangan yang lebih berat terbentang di depan mata. Tidak mudah mempertahankan kawasan hutan dari penjarahan, dari kegiatan illegal logging,” ujar Datuk Rasyid.

Maklum, semasa reformasi tekanan terhadap hutan dan lingkungan desa itu ternyata makin tinggi. Kini ancaman terhadap kawasan hutan adat Desa Batu Kerbau datang dari para penebang liar yang umumnya penduduk desa tetangga. Mereka didukung aparat keamanan, anggota dewan kabupaten, staf kecamatan, dan dinas kehutanan kabupaten. Beberapa kali mereka sempat masuk ke kawasan hutan adat.

“Jembatan kayu yang ditinggalkan oleh perusahaan HPH, kami robohkan agar tidak dipakai para pelaku illegal logging dari Hutan Adat Batu Kerbau,” kata Chalik (32), seorang warga yang mengoordinasikan pengawasan dan pengamanan hutan. Desa lain di pinggir hutan bisa mencontoh kegigihan masyarakat Desa Batu Kerbau ini dalam menjaga hutannya.

Desa Batu Kerbau adalah sebuah desa di kaki pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di sebelah barat. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batang Kibul, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin; sebelah utara dengan Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan; dan sebelah timur dengan Desa Baru Pelepat.

Letaknya sekitar 74 kilometer sebelah barat ibu kota Kabupaten Bungo, Muara Bungo, atau sekitar 325 kilometer sebelah barat Kota Jambi. Desa dengan penduduk 250 keluarga ini terdiri dari empat dusun, yaitu Batu Kerbau, Lubuk Tebat, Belukar Panjang, dan Simpang Raya, dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 45.000 hektar. Perjalanan menuju Desa Batu Kerbau cukup berat, terutama menempuh jalan antara Desa Rantau Keloyang-Batu Kerbau (40 kilometer) menghabiskan waktu sekitar tiga jam karena kondisi jalan yang rusak parah.

“Pada saat musim hujan, waktu tempuh Batu Kerbau-Muara Bungo bisa 12 jam, bahkan lebih,” ujar Muhammad Rasyid yang telah memiliki lima cucu dari empat anak. []